Undang undang csr pdf

Saat ini berdasarkan catatan penulis, terdapat 7 (tujuh) regulasi terkait tanggungjawab sosial perusahaan baik dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, maupun peraturan menteri. Diluar itu pemerintah daerah juga menerbitkan aneka produk sejenis Perda CSR. Setidaknya lebih dari 50 Kab/ Kota di Indonesia telah Menerbitkan Perda CSR.

Aturan-Aturan Hukum Corporate Social Responsibility UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan,

SKRIPSI - Universitas Hasanuddin

Jan 25, 2018 · Secara eksplisit, isu CSR masuk dalam Undang-Undang Penanaman Modal dan Perseroan Terbatas. Hal ini pun disinggung secara tegas dalam Rencana Undang Undang Mineral dan Batubara (RUU Minerba). Namun sayang, perundangan ini lebih menunjukkan ketertarikan pada pewajiban, sanksi, porsi dana, dan keamanan kepentingan bisnis. (PDF) CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) DALAM ... Diwajibkannya Corporate Social Responsibility (CSR oleh undang-undang, menuntut perusahaan untuk memiliki program-program CSR yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG DENGAN … UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa sesuai dengan Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG

melaksanakan CSR. Sanksi yang diterapkan pun dalam beberapa undang- undang seperti. Undang- Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan 

Saat ini berdasarkan catatan penulis, terdapat 7 (tujuh) regulasi terkait tanggungjawab sosial perusahaan baik dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, maupun peraturan menteri. Diluar itu pemerintah daerah juga menerbitkan aneka produk sejenis Perda CSR. Setidaknya lebih dari 50 Kab/ Kota di Indonesia telah Menerbitkan Perda CSR. CSR DAN KEPENTINGAN PEMERINTAH DAERAH | Rahmatullah Disisi lain, belum ada peraturan yang bisa dijadikan sebagai payung hukum Perda CSR, karena Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana diamanahkan oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 sampai dengan saat ini belum selesai dibahas di DPR. Jikapun Perda mengacu pada Peraturan Menteri BUMN tentang … UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN … Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Undang-Undang tentang SKRIPSI - Universitas Hasanuddin

Jun 21, 2019 · AKTA AKUAN BERKANUN 1960 PDF - Akta Akuan Berkanun (Akta 13). Front Cover. Malaysia. Pesuruhjaya Penyemak Undang-Undang, Malaysia, - Declaration of …

Namun terlepas dari perdebatan tentang hal tersebut, ada beberapa regulasi di Indonesia yang secara eksplisit dalam beberapa pasalnya sudah mewajibkan perusahaan untuk melaksanakan CSR. Pertama, Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY … Undang – Undang Perseroan Terbatas No.40 Pasal 74 Tahun 2007yang mulai diberlakukan pada tanggal 16 Agustus 2007. Undang –undang i ni mengatur perusahaan – perusahaan yang CSR yang dilakukan oleh perusahaan dengan kinerja keuangan perusahaan. Penelitian tentang CSR yang dilakukan Sayekti dan Wondabio (2007) mengungkapkan tingkat CSR dan Kepentingan Pemerintah Daerah | Adi Setiadi CSR DAN KEPENTINGAN PEMERINTAH DAERAH I. Pengantar Kebijakan desentralisasi sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 telah memberikan dampak positif maupun negatif terhadap aspek politik, ekonomi, maupun sosial. Terdapat beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah namun tidak sepenuhnya dilatarbelakangi oleh kajian terhadap kebutuhan …

Undang-Undang BI - Bank Sentral Republik Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar (pdf) 4. Undang-Undang Tentang Perbankan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (pdf) 5. Undang-Undang Tentang Transfer Dana. Undang-undang Republik BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Definisi CSR (Corporate … undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, keputusan menteri Corporate Social Responsibility didudukkan sebagai strategi bisnis . 17 c. Corporate Social Responsibility didudukkan sebagaiupaya untuk memperoleh licence to operate perusahaan dari masyarakat d. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 - Pusat Data … Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007

Jan 25, 2018 · Secara eksplisit, isu CSR masuk dalam Undang-Undang Penanaman Modal dan Perseroan Terbatas. Hal ini pun disinggung secara tegas dalam Rencana Undang Undang Mineral dan Batubara (RUU Minerba). Namun sayang, perundangan ini lebih menunjukkan ketertarikan pada pewajiban, sanksi, porsi dana, dan keamanan kepentingan bisnis. (PDF) CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) DALAM ... Diwajibkannya Corporate Social Responsibility (CSR oleh undang-undang, menuntut perusahaan untuk memiliki program-program CSR yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG DENGAN … UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa sesuai dengan Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur

Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Undang-Undang tentang

Oleh: SumurunG Corporate Social Responsibilities (CSR) atau yang kita kenal dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan sekarang menjadi bagian yang menjadi keharusan dalam perusahaan khususnya yang berbadan hukum perseroan terbatas. Dibawah ini adalah penjelasan undang-undang no.40 tahun 2007 mengenai tanggungjawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas. CSR…Tanggung Jawab Sosial Diatur Oleh Undang-undang ... Apr 05, 2012 · Selain bertanggung jawab kepada konsumen, pemegang saham atopun karyawan kini banyak perusahaan yang juga melakukan kegiatan sosial kepada lingkungan sekitar. Program yang dilakukan dikenal dengan istilah Corporate Social Responsibility (CSR). Di Indonesia program CSR mulai marak di tahun 2005-an, sedangkan di negara2 lain sudah bergerak di tahun 1980-an. CSR saat ini … Mengenal Sejumlah Regulasi yang Mengatur CSR di Indonesia ... Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) masih terus menyusun draft Rancangan Undang-Undang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, atau yang sering dikenal dengan ‘Corporate Social Responsibility’ (CSR). RUU yang juga diusulkan oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) ini telah ditetapkan masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2017.